Pelantikan Besar-Besaran di Kejaksaan Agung: 36 Pejabat Baru Ambil Sumpah

Pelantikan Besar-Besaran di Kejaksaan Agung: 36 Pejabat Baru Ambil Sumpah

Jannonews.com – Pada Selasa, 11 Juni 2024, di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat penting. Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Beliau menekankan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi adalah bagian dari siklus alamiah dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja dan menjaga dinamika institusi. Para pejabat yang dilantik dianggap sebagai individu terbaik yang telah melewati proses seleksi ketat berdasarkan penilaian objektif.

Jaksa Agung Burhanuddin memberikan beberapa arahan penting untuk pejabat baru. Pertama, untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, beliau berharap agar mampu memimpin dengan lebih baik dan melanjutkan kebijakan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Beliau juga menekankan pentingnya segera menyusun pedoman penerapan pasal dan asas dalam KUHP Nasional yang baru.

Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru dilantik, Burhanuddin meminta agar mereka memastikan penegakan hukum yang humanis dan proporsional serta meningkatkan pengawasan melekat di satuan kerja masing-masing. Ini sesuai dengan Surat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 17 Januari 2022.

Untuk para pejabat eselon II, beliau menekankan agar segera menguasai tugas dan kewenangan baru mereka, melakukan evaluasi kinerja, dan mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar bidang dalam setiap pelaksanaan tugas.

Beberapa pejabat yang dilantik antara lain:
1. Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
2. Raden Febrytriyanto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.
3. Edy Birton, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Dr. I Made Suarnawan, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
5. Ponco Hartanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
6. Ahelya Abustam, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
7. Ade Tajudin Sutiawarman, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
8. Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
9. Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
10. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
11. Dr. Abd Qohar AF, S.H., M.H. sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
12. Dr. Mukri, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
13. Rina Virawati, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
14. Syaifudin Tagamal, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
15. Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset.
16. Dr. Tanti Adriani Manurung, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.
17. Darmawel Aswar, S.H., M.H. sebagai Direktur Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
18. Drs. Muhammad Naim, S.H. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
19. Andi Darmawangsa, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
20. Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum.
21. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
22. Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. sebagai Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
23. Dr. Siswanto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.
24. Roch Adi Wibowo, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
25. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Direktur Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
26. Herry Hermanus Horo, S.H. sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
27. Dr. Iman Wijaya, S.H., M.Hum sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
28. Dr. Bambang Gunawan, S.H., M.Hum sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
29. Enen Saribanon, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
30. Zet Tadung Allo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
31. Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
32. Sri Kuncoro, S.H., M.Si. sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
33. Edyward Kaban, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
34. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
35. Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
36. Hendrizal Husin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Jaksa Agung juga mengingatkan prestasi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia, berdasarkan survei Lembaga Indikator Politik Indonesia pada 21 April 2024. Hasil survei menunjukkan bahwa Kejaksaan berada di urutan pertama dengan tingkat kepercayaan sebesar 74,7%. Beliau menegaskan bahwa capaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Di akhir sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin berpesan agar para pejabat baru bekerja dengan hati nurani dan akal sehat, konsisten pada kebenaran, dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan wewenang. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Dengan pelantikan ini, diharapkan seluruh pejabat dapat bekerja sama dengan harmonis untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan, serta terus berkontribusi positif dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *