Bengkulu, jannonews.com – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Bengkulu bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu menghadiri Rapat Koordinasi Ke-15 Komisi Informasi Pusat se-Indonesia di Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (11/06). Rapat ini bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Negara menuju Indonesia Emas 2045” dan berlangsung selama 4 hari, mulai 10 hingga 13 Juni 2024. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Selain itu, hadir pula Ketua Komisi Informasi Pusat beserta jajarannya, Wakil Ketua DPR RI, Karo Humas Mabes Polri, Ketua Umum KADIN, Ketua PWI, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memberikan sambutannya melalui video.
Menurut Sekretaris Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Adha Risman, kehadiran Kominfotik Provinsi Bengkulu dalam rapat tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama KIP Bengkulu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama terkait kinerja pemerintah daerah.
Dalam mendukung keterbukaan informasi, Diskominfotik Provinsi Bengkulu terus meningkatkan perannya sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) utama. Salah satunya adalah dengan memperkuat koordinasi dengan semua entitas di lingkungan Pemprov Bengkulu, termasuk SKPD dan UPTD pelayanan publik, untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara itu, dalam sesi Rakor, dilakukan penandatanganan MoU antara KIP dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Peserta Rakor terdiri dari unsur Komisi Informasi Daerah se-Indonesia dan Diskominfotik se-Indonesia.
Penyelenggaraan Rakor ini mendapat dukungan penuh dari Pemda Provinsi Kalsel dan disambut hangat oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Beliau menjamu para tamu Rakor melalui Gala Dinner di Rumah Dinas Gubernur pada malam pertama penyelenggaraan Rakor.
Rakor ini merupakan yang pertama dilaksanakan sebelum Rapat Teknis yang akan merekomendasikan hal-hal yang akan menjadi bahan pengambilan kebijakan ke depan.
